Politik Terkini Golkar Temui Prabowo dan Pemerintah Koordinasi Kasus Batas Timor Leste

SEPUTARAN.COM, Jakarta – Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, bersama pengurus inti Dewan Pengurus Partai, melakukan kunjungan ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu (27/8). Mereka hadir untuk bersilaturahmi dengan Presiden Prabowo Subianto.

Rombongan Golkar yang mengenakan jas kuning tiba di halaman istana sekitar pukul 12.45 WIB menggunakan empat unit Mercedes Benz Sprinter. Setiap mobil membawa sejumlah pengurus partai yang mengenakan simbol pohon beringin. Kehadiran ini menunjukkan keakraban antara Golkar dan pemerintahan saat ini.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa Partai Golkar kembali menegaskan komitmennya untuk mendukung program prioritas pemerintah.

“Sebagai mitra koalisi, Partai Golongan Karya (Golkar) menyampaikan berbagai masukan yang konstruktif, sekaligus menegaskan kembali komitmen mereka dalam mendukung program-program prioritas pemerintah,” ujar Prabowo, dikutip dari unggahan akun media sosial X @prabowo.

Keterangan ini menegaskan bahwa hubungan antara partai politik dan pemerintah tetap harmonis, serta fokus pada pembangunan nasional.

Menyinggung kemungkinan reshuffle kabinet, Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa keputusan sepenuhnya berada di tangan Presiden.

“Menyangkut reshuffle itu adalah hak prerogatif Bapak Presiden. Golkar menyerahkan sepenuhnya kepada Bapak Presiden,” kata Bahlil usai pertemuan di Kompleks Istana Kepresidenan. Pernyataan ini menegaskan sikap Golkar yang tidak ingin ikut campur dalam urusan kabinet, namun tetap mendukung jalannya pemerintahan.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi mengungkapkan, Presiden Prabowo Subianto akan tampil dan berpidato pada hari pertama Sidang Umum PBB ke-80 di New York, Amerika Serikat, pada 23 September 2025.

Terkait materi pidato, Hasan menyebutkan, masyarakat akan mengetahui isi lengkapnya saat Presiden hadir langsung di Markas PBB. “Mari kita saksikan langsung pidato Presiden di PBB,” ajak Hasan.

Kasus penembakan Paulus Taek Oki di perbatasan Indonesia-Timor Leste mendorong Kementerian Pertahanan (Kemhan) untuk berkoordinasi dengan TNI dan Kementerian Luar Negeri (Kemlu).

“Kami akan terus melakukan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait, termasuk BNPP, Kemlu dan TNI, serta beberapa pihak lainnya guna memastikan korban mendapatkan penanganan medis,” kata Kepala Biro Infohan Setjen Kemhan, Brigjen TNI Frega Ferdinand Wenas Inkiriwang, dalam keterangan pers di Jakarta.

Upaya ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menangani insiden di perbatasan dan menjaga keamanan nasional.