Kementerian Transmigrasi Usulkan Anggaran Rp1,9 Triliun untuk Perkuat Program Trans Patriot 2026
- calendar_month Jum, 29 Agu 2025
Mentrans M Iftitah Sulaiman Suryanagara (kedua dari kiri) dan Wamentrans Viva Yoga Mauladi (kedua dari kanan) menggelar konferensi pers usai menghadiri Rapat Koordinasi Teknis Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Tahun 2025 di Mataram, NTB, Jumat (29/8/2025). ANTARA/Uyu Septiyati Liman.
SEPUTARAN.COM, Mataram, NTB – Menteri Transmigrasi, M Iftitah Sulaiman Suryanagara, mengumumkan pihaknya mengajukan anggaran sebesar Rp1,9 triliun dalam RAPBN Tahun Anggaran 2026. Anggaran ini diperuntukkan untuk melanjutkan program Transmigrasi Patriot. Rencana ini akan dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada rapat kerja yang dijadwalkan Senin (1/9) mendatang.
Iftitah menyebutkan, “Insya Allah nanti kami akan baru bicarakan dengan DPR hari Senin dalam rapat kerja.” Anggaran tersebut naik sekitar Rp100 miliar dibandingkan alokasi tahun ini yang mencapai Rp1,8 triliun.
Pada tahun 2026, anggaran ini diarahkan untuk percepatan penerbitan Sertipikat Hak Milik (SHM) lahan transmigrasi. Selain itu, anggaran juga akan mendukung kelanjutan Program Transmigrasi Patriot melalui Ekspedisi Patriot dan Beasiswa Patriot. Tidak hanya itu, revitalisasi sekolah dan infrastruktur publik di kawasan transmigrasi juga menjadi prioritas.
Langkah ini diambil untuk memperkuat pembangunan daerah transmigrasi dan memastikan masyarakat di sana mendapat akses fasilitas yang layak.
Iftitah menegaskan, Kementerian Transmigrasi tetap menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran. Setelah Presiden Prabowo Subianto menyetujui Anggaran Belanja Tambahan (ABT) 2025 sebesar Rp2,55 triliun, Kementerian justru mengembalikan Rp777 miliar agar bisa dialokasikan ke kementerian lain yang membutuhkan.
Ia menjelaskan, Kementrans baru berdiri sendiri setelah sebelumnya menjadi direktorat di bawah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Karena itu, beberapa regulasi kelembagaan masih perlu diperbaiki dan SDM yang dimiliki terbatas. “Kami kembalikan kepada negara Rp777 miliar agar anggaran tersebut betul-betul bisa diselamatkan dan penyerapannya juga nanti bisa lebih maksimal,” jelasnya.
Selain itu, Iftitah mengajak seluruh unit kerja dan dinas terkait di daerah untuk meningkatkan koordinasi dalam pelaksanaan program dan penggunaan anggaran. Ia berharap sinergi antara pusat dan daerah semakin kuat agar anggaran APBN terserap optimal dan efisien.
“Oleh karena itu, sekali lagi, kami, Kementerian Transmigrasi, berharap koordinasi, sinkronisasi yang betul-betul maksimal dari para kepala dinas yang membidangi tentang ketransmigrasian,” tambahnya.
- Penulis: Tim Seputaran
