Fraksi PDI Perjuangan Tegas, Hentikan Tunjangan Perumahan DPR yang Membebani Rakyat
- calendar_month Ming, 31 Agu 2025
Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan Said Abdullah. (ANTARA/HO-PDI Perjuangan)
SEPUTARAN.COM, Jakarta – Fraksi PDI Perjuangan di DPR menyerukan penghentian tunjangan perumahan dan fasilitas lain bagi anggota DPR yang dinilai melampaui batas kepatutan. Ketua DPP PDI Perjuangan, Said Abdullah, menegaskan politik tidak sekadar rasionalitas dan kesepakatan. Menurutnya, politik harus melekatkan nilai etik, empati, dan simpati di setiap keputusan.
“Oleh sebab itu mengenai tunjangan terhadap Anggota DPR yang menjadi hak-hak keuangan adalah tidak sekadar jumlah, tetapi menyangkut bagaimana dengan nilai-nilai etik, empati dan simpati,” ujar Said dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu malam.
Said Abdullah menuturkan semua hal yang terjadi akan menjadi pelajaran bagi DPR ke depan. Ia menekankan, penghapusan tunjangan DPR tidak cukup hanya berdasarkan kesepakatan antar-fraksi.
Ia mengajak seluruh anggota DPR untuk menilai diri sendiri, terutama di saat rakyat mempertanyakan kinerja DPR dan kondisi ekonomi yang sulit. “Jika tiap Anggota DPR memiliki sensibilitas terhadap kehidupan rakyat yang pada umumnya masih susah, maka tidak akan lagi ada berbagai fasilitas dari pajak rakyat yang berlebihan,” tegas Said.
Lebih lanjut, Said menekankan pentingnya anggota DPR bekerja dengan simpati, mendengar, dan mengartikulasikan aspirasi rakyat. Menurutnya, hal itu akan menjaga eksistensi dan kredibilitas DPR di mata publik. Dengan denyut aspirasi rakyat yang diperjuangkan, otomatis muruah DPR bisa terjaga.
Fraksi PDI Perjuangan menempatkan etik, empati, dan simpati sebagai jiwa gerak politik DPR, bukan sekadar kesepakatan formal. Said menambahkan, pimpinan fraksi telah memberi peringatan kepada anggota untuk memiliki sense of crisis alias sensitivitas terhadap krisis, termasuk tepo seliro atau tenggang rasa, serta terus mawas diri.
“Pasalnya DPR merupakan etalase, di mana rakyat memiliki hak untuk mempersoalkan semua hal yang dianggap menyimpang dan tidak patut,” ujar Said yang juga Ketua Badan Anggaran DPR.
- Penulis: Tim Seputaran
