Macron Kecam AS Tolak Visa Pejabat Palestina: Langkah Itu ‘Tak Dapat Diterima

SEPUTARAN.COM, Brussels – Presiden Prancis Emmanuel Macron menegur keras keputusan Amerika Serikat yang menolak memberikan visa kepada pejabat Palestina menjelang pertemuan tingkat tinggi PBB tentang konflik Israel-Palestina. Ia menyebut kebijakan Washington tersebut “tidak dapat diterima” dan meminta agar segera dibatalkan.

“Keputusan Amerika untuk tidak memberikan visa kepada pejabat Palestina tidak dapat diterima. Kami menyerukan agar kebijakan ini dibatalkan dan perwakilan Palestina dijamin sesuai dengan Perjanjian Negara Tuan Rumah,” ujar Macron pada Selasa (3/9) melalui platform media sosial X.

Langkah AS ini menuai kritik tajam karena berpotensi menghalangi suara Palestina dalam forum internasional yang krusial.

Macron menegaskan telah berbicara dengan Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman, yang akan menjadi mitranya dalam memimpin Konferensi Solusi Dua Negara di New York pada 22 September mendatang.

“Tujuan kami jelas: menggalang dukungan internasional seluas-luasnya bagi Solusi Dua Negara, satu-satunya cara untuk memenuhi aspirasi sah rakyat Israel dan Palestina,” tegas Macron.

Ia menekankan bahwa jalan menuju perdamaian hanya bisa dicapai melalui gencatan senjata permanen, pembebasan semua sandera, pengiriman bantuan kemanusiaan skala besar ke Gaza, serta pengerahan misi stabilisasi di wilayah tersebut.

Dalam pernyataannya, Macron menegaskan pentingnya melucuti kelompok Hamas dari senjata serta menyingkirkannya dari pemerintahan Gaza. Di sisi lain, Otoritas Palestina harus diperkuat melalui reformasi.

“Tidak ada serangan militer, upaya aneksasi, atau pemindahan paksa penduduk yang akan menghentikan momentum yang telah kami bangun bersama Putra Mahkota, momentum yang telah didukung banyak mitra,” ucap Macron.

Menurutnya, konferensi itu diharapkan menjadi titik balik penting bagi perdamaian dan keamanan di kawasan Timur Tengah.

Penolakan visa AS muncul di tengah kondisi Gaza yang kian memburuk. Data menyebutkan lebih dari 63.500 warga Palestina tewas sejak Israel melancarkan serangan pada Oktober 2023. Wilayah itu kini menghadapi kelaparan akibat blokade dan serangan militer.

Pada November lalu, Mahkamah Pidana Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant atas tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza. Israel juga tengah menghadapi gugatan genosida di Mahkamah Internasional.

Kritik Macron menambah tekanan diplomatik terhadap Washington yang dianggap menghalangi proses perdamaian dengan menutup ruang dialog bagi Palestina di forum global.