Wamendagri Dorong Pemda Optimalkan Beasiswa untuk Tingkatkan Kualitas Kebijakan Publik

SEPUTARAN.COM, Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mendorong aparatur pemerintah daerah (Pemda) memanfaatkan program pelatihan dari Pemerintah Australia. Program ini khusus menitikberatkan pada tata kelola dan pembuatan kebijakan publik di tingkat daerah.

Meski hanya berlangsung selama dua minggu, Bima menekankan pentingnya peserta belajar secara optimal. “Ekspektasi pertama dari program ini tentu Bapak-Ibu punya pengalaman yang lebih baik untuk meningkatkan kemampuan dalam perencanaan, penganggaran, dan lain-lain,” ujar Bima Arya saat acara The Pre-Course of Australia Awards Indonesia’s Governance and Public Policy Making for Subnational Governments di Jakarta, Sabtu lalu. Kegiatan ini juga dihadiri Duta Besar Australia untuk Indonesia, Rod Brazier.

Bima Arya menegaskan, Pemda membutuhkan sumber daya manusia yang mampu menyusun perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah secara profesional. “Jika hal ini dilakukan dengan baik, kapasitas fiskal daerah akan semakin kuat,” jelasnya. Ia menambahkan bahwa salah satu tujuan utama otonomi daerah adalah memperkuat kapasitas fiskal.

Selain itu, kemampuan aparatur dalam memberikan pelayanan publik yang mudah diakses masyarakat juga menjadi fokus penting. Bima menyebut program ini menjadi wadah tepat untuk memperdalam pengetahuan aparatur. “Diharapkan selama di Australia bisa menyaksikan dengan mata kepala sendiri, bagaimana negara tetangga kita memiliki kualitas yang sangat baik untuk meningkatkan pelayanan bagi warganya,” kata Bima.

Selama mengikuti program, peserta dapat mempelajari tata kelola pembangunan yang melibatkan partisipasi langsung masyarakat. Bima memberikan contoh, masyarakat Australia bisa mengakses informasi mengenai rencana pembangunan pemerintah setempat melalui public expose di pusat perbelanjaan.

“Di sana akan melihat, menikmati, dan mengagumi bagaimana kepemimpinan lokal begitu dekat dengan warga. Setiap hierarki pemerintahan membuka ruang partisipasi bagi warga,” tambahnya. Ia menekankan bahwa praktik partisipatif ini dapat dijadikan inspirasi bagi Pemda Indonesia untuk meningkatkan transparansi dan keterlibatan masyarakat.

Bima menekankan banyak hal dari pemerintah Australia yang dapat diadopsi, khususnya dalam menjalankan tugas sebagai pelayan publik. Hal ini mencakup pemenuhan hak penyandang disabilitas, kesetaraan gender, dan pembangunan yang inklusif.

Ia menekankan agar peserta mengaitkan pembelajaran dengan persoalan nyata di daerah masing-masing. “Kami berharap kunjungan ke Australia membawa manfaat nyata bagi kabupaten, kota, maupun Indonesia secara keseluruhan,” ujarnya. Dengan demikian, ilmu yang diperoleh dapat langsung diterapkan untuk memperkuat kapasitas Pemda sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Program pelatihan ini diharapkan menjadi langkah strategis untuk mencetak aparatur daerah yang profesional, inovatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Bima Arya menekankan pentingnya mengimplementasikan setiap pembelajaran dalam praktik nyata. “Kita ingin aparatur daerah tidak hanya paham teori, tetapi mampu menghadirkan pelayanan publik yang nyata di tengah masyarakat,” pungkasnya.