BNPT Tegaskan Dukungan KIP, Perkuat Transparansi dan Keterbukaan Informasi Publik

SEPUTARAN.COM, Jakarta – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menegaskan komitmennya untuk mendukung kebijakan Komisi Informasi Pusat (KIP) dalam memperkuat keterbukaan informasi publik. Kepala BNPT Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono menyatakan dukungan itu sebagai wujud nyata pemenuhan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

“BNPT siap mendukung kebijakan KIP sesuai amanat UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mengatur hak masyarakat dan kewajiban badan publik,” kata Komjen Eddy dalam Forum Silaturahmi dan Sinergi BNPT dan KIP di Jakarta, Senin (8/9).

Eddy menjelaskan BNPT tidak hanya mendukung kebijakan KIP, tetapi juga mengambil peran sebagai koordinator bagi kementerian dan lembaga di bidang penanggulangan terorisme. Peran itu mendorong partisipasi aktif setiap instansi agar keterbukaan informasi benar-benar terwujud. Langkah ini diyakini dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua KIP Donny Yoesgiantoro menekankan pentingnya interoperabilitas data antar badan publik, terutama di sektor pertahanan dan keamanan. Menurutnya, sistem data yang terintegrasi akan mempermudah pertukaran, akses, dan penggunaan informasi. “Interoperabilitas data akan mempercepat proses kerja sekaligus pengambilan keputusan,” tegas Donny.

Pada tahun 2024, BNPT berhasil memperoleh predikat Menuju Informatif. Pencapaian ini menjadi pijakan penting bagi BNPT untuk terus meningkatkan kualitas layanan informasi publik. Predikat tersebut juga menjadi bukti bahwa langkah-langkah strategis BNPT berjalan sesuai arah kebijakan keterbukaan.

Wakil Ketua KIP Arya Sandhiyudha menambahkan bahwa keterbukaan informasi publik berperan besar dalam menekan praktik korupsi. Menurutnya, semakin baik indeks keterbukaan informasi, semakin kecil ruang bagi korupsi. “Menurut saya, keterbukaan informasi publik itu kalau dia diindeks bagus, pasti korupsinya minim,” ungkap Arya.

Ia menjelaskan keterlibatan masyarakat dalam mengawasi proyek pemerintah, termasuk nilai anggaran, akan mempersempit ruang gerak para pelaku rasuah. Dengan akses informasi yang terbuka, masyarakat dapat melakukan pengawasan langsung, sehingga integritas penyelenggara negara semakin terjaga.

Kolaborasi BNPT dan KIP menunjukkan langkah serius pemerintah dalam membangun budaya transparansi. Sinergi ini diharapkan memperkuat kepercayaan masyarakat sekaligus mempercepat reformasi birokrasi. Dengan adanya keterbukaan informasi publik, setiap warga negara dapat memperoleh haknya untuk tahu, sekaligus berperan aktif dalam mengawasi jalannya pemerintahan.