DPRD Jabar Dorong Pemekaran Cirebon Timur untuk Tingkatkan Pelayanan Publik
- calendar_month Kam, 11 Sep 2025
Sidang Paripurna DPRD Jawa Barat. (ANTARA/Ricky Prayoga)
SEPUTARAN.COM, Bandung – Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono, menyatakan pemekaran Kabupaten Cirebon Timur yang resmi menjadi calon daerah persiapan otonomi baru (CDPOB) bertujuan meningkatkan pelayanan publik di Provinsi Jawa Barat. “Dengan pemekaran ini, kami berharap pelayanan masyarakat dapat lebih optimal,” kata Ono saat ditemui di Gedung DPRD Jawa Barat, Bandung, Rabu.
Kabupaten Cirebon memiliki wilayah luas mencapai 1.077 km², terbagi atas 40 kecamatan dan 424 desa, dengan jumlah penduduk sekitar 2,45 juta jiwa. Kondisi ini menuntut pengelolaan layanan publik lebih intensif. Ono menegaskan, “Cirebon Timur menjadi calon daerah pemekaran merupakan tonggak baru bagi kesejahteraan masyarakat di kawasan ini.”
Ono menambahkan, instrumen APBD, baik provinsi maupun Kabupaten Cirebon, harus diarahkan untuk percepatan pembangunan Cirebon Timur. Prioritas ini meliputi pembangunan jalan, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik. “Dari mulai jalan, dari mulai pendidikan, dari mulai kesehatan, pelayanan publik merupakan instrumen calon daerah persiapan otonomi baru,” ujarnya.
Menurut Ono, Kemendagri menetapkan nilai poin minimal layanan publik untuk pemekaran daerah sebesar 450 poin. Saat ini, Kabupaten Cirebon baru mencapai 355 poin. Penyesuaian ini memerlukan dukungan penuh dari pemerintah provinsi dan kabupaten induk.
Persetujuan CDPOB Cirebon Timur menandai hasil perjuangan panjang masyarakat yang berlangsung sekitar 20 tahun. Ono menyampaikan dalam rapat paripurna, “Sejarah panjang dan pembahasan dari tingkat desa sampai kabupaten akhirnya hari ini menapaki babak baru di tingkat Provinsi Jawa Barat.” Anggota DPRD menyambut persetujuan ini dengan tepuk tangan, diikuti sorak-sorai Forum Cirebon Timur Mandiri.
Selanjutnya, DPRD Jawa Barat akan mengajukan persetujuan CDPOB Cirebon Timur ke Kementerian Dalam Negeri. Meski demikian, pembentukan kabupaten baru masih menunggu dibukanya moratorium oleh Presiden RI. Proses ini menegaskan komitmen pemerintah dalam pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas layanan publik di setiap wilayah Jawa Barat.
- Penulis: Tim Seputaran
