Pemprov Sumut Tegaskan Dukungan Penuh untuk Program BPJS Ketenagakerjaan

SEPUTARAN.COM, Medan – Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumatera Utara, Togap Simangunsong, menegaskan dukungan penuh pemerintah provinsi terhadap program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Dukungan tersebut tidak hanya sebagai peserta, tetapi juga sebagai regulator daerah yang memastikan kepatuhan berjalan baik.

“Program-program tersebut menjadi pelindung tenaga kerja formal dan informal,” ujar Togap saat membuka Paritrana Award Provinsi Sumut 2025 di Medan, Selasa (16/9).

Ia menambahkan, pemerintah daerah memiliki peran besar dalam memastikan keberhasilan program BPJS Ketenagakerjaan. Pemprov Sumut bukan hanya berpartisipasi, melainkan juga patuh pada aturan yang berlaku.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Sumut, jumlah angkatan kerja per Februari 2025 mencapai 8.108.000 orang, dengan 7.699.108 di antaranya sudah bekerja. Angka ini menjadi salah satu dasar penting dalam memperluas jangkauan perlindungan tenaga kerja.

“Peran pemerintah sangat besar di sini, apalagi kategori yang dilindungi semakin luas. Tujuan utama kita adalah agar tidak ada kemiskinan baru,” jelas Togap.

Ia mencontohkan perlindungan bagi pekerja yang mengalami kecelakaan kerja atau meninggal dunia. “Oleh karena itu kami berkomitmen mendukung program-program BPJS Ketenagakerjaan,” tambahnya.

Togap menekankan, keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh jumlah peserta, tetapi juga kepatuhan. “Banyak ikut sebagai peserta, tetapi tidak patuh, itu salah. Patuh berarti membayar secara rutin karena iuran digunakan untuk melindungi pekerja kita,” tegasnya.

Ia juga menyoroti pentingnya kolaborasi antar pemangku kepentingan. Menurutnya, kerja sama yang kuat akan memperluas cakupan perlindungan bagi tenaga kerja formal maupun informal, mulai dari buruh, tenaga kerja rentan, petani, hingga perangkat desa.

Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) BPJS Ketenagakerjaan Sumbagut, I Nyoman Suarjaya, menjelaskan bahwa Paritrana Award Provinsi Sumut 2025 diberikan kepada pemerintah daerah yang aktif mendukung program BPJS.

“Pemda yang berpartisipasi memicu stakeholder lainnya untuk ikut memberikan dukungan kepada program-program BPJS. Ini bertujuan meningkatkan jaminan sosial pekerja kita, baik formal maupun informal,” katanya.

Selain penghargaan, pihaknya juga menggelar pelatihan serta wawancara daring untuk nominasi peserta. Langkah ini dilakukan agar para nominator memiliki kualitas tinggi dan mampu bersaing di tingkat nasional.

“Kita berharap yang berhasil meraih penghargaan ini bisa bersaing di tingkat nasional, bersaing ide, dan inovasi guna mendukung program BPJS Ketenagakerjaan,” jelas I Nyoman Suarjaya.