Aliansi Rakyat Desak Pemerintah Jalankan Tuntutan 17+8 demi Atasi Krisis Kemanusiaan

SEPUTARAN.COM, Jakarta – Aliansi rakyat yang terdiri dari mahasiswa, buruh, akademisi, dan masyarakat sipil menggelar aksi damai di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta. Mereka menyuarakan berbagai tuntutan kritis yang terangkum dalam 17+8 poin untuk mengatasi krisis kemanusiaan di Indonesia. Aksi ini berlangsung pada Jumat dan diikuti ratusan massa dari berbagai elemen.

Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Padjadjaran, Vincent Thomas, menegaskan bahwa aksi tersebut menjadi pesan tegas kepada pemerintah. Menurutnya, pemerintah harus segera memulihkan kepercayaan rakyat sekaligus menjamin tegaknya hak-hak konstitusional warga negara.

Dalam orasinya, Vincent mendesak pemerintah segera membentuk tim ad hoc independen. Tim ini diharapkan melibatkan perwakilan rakyat untuk mengusut tuntas berbagai kasus kekerasan dan pelanggaran HAM oleh aparat negara.

Selain itu, aliansi juga menolak militerisasi ruang sipil. Mereka menilai, pendekatan represif hanya memperpanjang konflik dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum.

Aliansi rakyat juga menyoroti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja negara. Mereka menilai kebijakan tersebut tidak berpihak pada rakyat karena lebih banyak mengalir ke sektor represif ketimbang perlindungan sosial. Oleh karena itu, mereka menuntut evaluasi total dengan melibatkan partisipasi rakyat.

Di sisi lain, massa juga meminta DPR RI mereformasi proses legislasi agar bebas dari konflik kepentingan. Mereka menegaskan bahwa lembaga legislatif harus berpihak kepada rakyat, bukan kepentingan kelompok tertentu.

Dalam aksi tersebut, aliansi rakyat mendesak aparat penegak hukum menghentikan praktik kriminalisasi dan intimidasi terhadap kebebasan berekspresi. Mereka menuntut pembebasan seluruh demonstran serta penghentian impunitas terhadap aparat yang terbukti melakukan kekerasan.

Lebih jauh, mereka juga menuntut reformasi struktural dan kultural di tubuh Kepolisian RI. Tujuannya agar pendekatan hukum lebih bersih, profesional, humanis, serta benar-benar berpihak kepada masyarakat.

Vincent menekankan bahwa tuntutan ini sejalan dengan 17+8 poin rakyat, termasuk penarikan TNI dari peran sipil, pembatalan fasilitas mewah anggota DPR, hingga transparansi anggaran sesuai undang-undang keuangan negara.

Selain itu, aliansi juga mendorong reformasi kelembagaan DPR RI, penguatan penegakan antikorupsi, serta revisi undang-undang cipta kerja. Mereka percaya, langkah-langkah tersebut penting untuk memastikan demokrasi berjalan sehat dan berpihak pada rakyat.