Analis Politik Tekankan Pentingnya Kapolri Listyo Sigit Tetap di Posisi

SEPUTARAN.COM, Jakarta – Analis politik Boni Hargens menilai Presiden Prabowo Subianto perlu mempertahankan Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri. Menurut Boni, langkah ini tidak hanya relevan secara hukum, tetapi juga strategis untuk menjaga stabilitas institusi keamanan.

“Bagi saya, mempertahankan Jenderal Pol Listyo Sigit sebagai Kapolri dapat menjadi bagian dari strategi politik untuk menjaga kekuatan institusi keamanan, dan menghindari turbulensi yang bisa dimanfaatkan lawan politik untuk menyerang pemerintah,” ujar Boni saat dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

Presiden memang memiliki hak prerogatif untuk mengangkat atau memberhentikan Kapolri, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hak prerogatif ini memberi fleksibilitas bagi Presiden untuk menentukan arah kepemimpinan kepolisian sesuai visi pemerintahan.

Boni menambahkan, mencopot Kapolri di tengah situasi sensitif dapat menimbulkan persepsi negatif publik. “Keputusan mempertahankan Kapolri adalah bagian dari visi jangka panjang Presiden Prabowo untuk memperkuat negara dan menjaga kepercayaan publik secara berkelanjutan,” katanya.

Menurut analis politik ini, stabilitas institusi keamanan menjadi fondasi penting bagi pemerintah dalam menghadapi tantangan politik. Langkah mempertahankan Kapolri juga memungkinkan pemerintah fokus pada reformasi institusi tanpa terganggu oleh gejolak kepemimpinan.

Selain itu, Boni menekankan bahwa langkah ini penting untuk menunjukkan soliditas internal pemerintah. Dengan mempertahankan Kapolri, publik mendapatkan sinyal bahwa pemerintah berkomitmen menjaga konsistensi dan profesionalisme di tubuh kepolisian.

Pernyataan Boni muncul menanggapi pernyataan Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Muhammad Isnur. Beberapa waktu lalu, Isnur membacakan 12 tuntutan masyarakat sipil. Salah satu tuntutan tersebut menyoroti pergantian Kapolri Listyo Sigit.

Isnur menilai, kepemimpinan Listyo Sigit belum mampu mengubah watak represif Polri. Hal ini terkait dengan insiden kekerasan terhadap massa aksi saat unjuk rasa akhir Agustus 2025. Tuntutan ini menimbulkan perdebatan publik mengenai arah reformasi Polri dan kapasitas Kapolri dalam menghadapi dinamika sosial-politik.

Boni menegaskan, meski ada kritik, mencopot Kapolri saat ini justru bisa memicu ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah. “Langkah Presiden mempertahankan Kapolri memungkinkan pemerintah fokus pada reformasi institusi secara berkelanjutan tanpa terganggu oleh gejolak kepemimpinan,” katanya.

Kepemimpinan Listyo Sigit dinilai penting dalam memastikan reformasi kepolisian berjalan konsisten. Boni menambahkan, keberadaan Kapolri yang kuat membantu menjaga keseimbangan antara keamanan nasional dan hak-hak masyarakat.

Dengan fokus pada reformasi, pemerintah dapat memperkuat institusi keamanan sekaligus menjaga kepercayaan publik. Keputusan mempertahankan Kapolri menunjukkan komitmen jangka panjang pemerintah terhadap stabilitas politik dan keamanan negara.

Boni mengakhiri pernyataannya dengan menekankan bahwa langkah ini merupakan strategi cermat. “Mempertahankan Kapolri bukan hanya soal posisi, tetapi soal menjaga kekuatan institusi dan kredibilitas pemerintah di mata publik,” tegasnya.