Andovi da Lopez Serukan Rakyat Tolak Caleg DPR 2029 yang Abai Tuntutan 17+8

SEPUTARAN.COM, Jakarta – Kreator konten sekaligus influencer Andovi da Lopez menyuarakan sikap tegas di hadapan massa aksi di DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Jumat (5/9/2025). Ia mendesak masyarakat untuk tidak lagi memilih calon legislatif DPR pada Pemilu 2029 jika para wakil rakyat gagal memenuhi tuntutan 17+8.

Menurut Andovi, suara rakyat menjadi kekuatan terbesar dalam sistem demokrasi. Karena itu, ia menekankan pentingnya menjadikan pemilu sebagai alat sanksi politik. “Kalau mereka enggak penuhi tuntutan, jangan pilih lagi. Ingat nama-namanya, dan jangan pernah vote-in mereka,” ujarnya lantang.

Hari Jumat, 5 September 2025, menjadi tenggat pemerintah memenuhi 17 tuntutan jangka pendek yang digaungkan dalam aksi beberapa hari terakhir. Sementara itu, delapan tuntutan jangka panjang harus dipenuhi paling lambat 31 Agustus 2026.

Andovi menegaskan bahwa dokumen 17+8 merupakan tuntutan hidup yang akan terus berkembang. Ia mengajak masyarakat untuk terus mengawal agar pemerintah dan DPR serius menindaklanjuti desakan tersebut.

Tuntutan jangka pendek menyoroti banyak isu krusial. Presiden diminta menarik TNI dari pengamanan sipil, menghentikan kriminalisasi demonstran, serta membentuk Tim Investigasi Independen kasus Affan Kaurniawan dan korban kekerasan aparat pada aksi 28–30 Agustus 2025.

Selain itu, DPR diminta membekukan kenaikan gaji dan tunjangan anggota, membatalkan fasilitas baru termasuk pensiun, serta membuka transparansi anggaran. Badan Kehormatan DPR juga diminta memeriksa anggota yang bermasalah dengan melibatkan KPK.

Desakan juga diarahkan kepada partai politik agar memberi sanksi tegas pada kader bermasalah serta berkomitmen berpihak pada rakyat. Sementara Kepolisian RI dituntut membebaskan seluruh demonstran yang ditahan, menghentikan kekerasan aparat, serta menindak anggota yang melanggar HAM.

Bagi TNI, tuntutan jelas: kembali ke barak, menghentikan peran dalam pengamanan sipil, dan menegakkan disiplin internal. Sedangkan kementerian di sektor ekonomi diminta memastikan upah layak, mencegah PHK massal, melindungi buruh kontrak, serta membuka dialog dengan serikat pekerja.

Selain desakan jangka pendek, aksi juga menyoroti delapan tuntutan strategis untuk masa depan. Isinya mencakup reformasi besar-besaran di DPR, perbaikan partai politik, penguatan pengawasan eksekutif, hingga reformasi perpajakan.

Demonstran juga menuntut pengesahan RUU Perampasan Aset Koruptor, reformasi kepolisian agar lebih profesional dan humanis, serta penarikan penuh TNI ke barak. Tak hanya itu, penguatan Komnas HAM, pengawasan lembaga independen, dan peninjauan ulang kebijakan ekonomi serta ketenagakerjaan masuk dalam agenda utama.

Andovi menekankan bahwa empat tahun ke depan menjadi momen krusial bagi DPR, pemerintah, dan lembaga negara. Jika mereka gagal menjawab tuntutan rakyat, maka sanksi politik menanti di Pemilu 2029.

Dengan suara yang bulat, ia mengingatkan rakyat untuk tidak lagi memberi mandat kepada wakil-wakil yang abai. “Kekuatan terbesar ada di rakyat, jangan pernah lupakan itu,” tegasnya.