Bobby Nasution Tampung Aspirasi Buruh, Bahas Upah hingga Rumah Subsidi

SEPUTARAN.COM, Medan – Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menampung berbagai aspirasi serikat pekerja yang hadir di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro, Medan, Kamis (28/8). Dalam pertemuan tersebut, para buruh menyampaikan sejumlah isu penting, mulai dari kenaikan upah, rumah layak huni, pasar murah, keselamatan kerja, pemutusan hubungan kerja (PHK), hingga penerapan outsourcing.

“Aspirasi yang disampaikan tadi masih sangat wajar,” ujar Bobby usai bertemu perwakilan serikat pekerja.

Beberapa organisasi buruh yang hadir antara lain Serikat Pekerja Nasional Sumut, Serikat Buruh Seluruh Indonesia Sumut, Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Sumut, KSPSI AGN Sumut, Serikat Pekerja Metal Indonesia, SBBI Sumut, SBMI Sumut, dan GSBI Sumut.

Salah satu isu yang paling banyak disuarakan buruh adalah kenaikan upah. Menanggapi hal ini, Bobby menjelaskan bahwa rencana kenaikan upah 8,5% hingga 10,5% pada 2026 sangat bergantung pada kondisi pertumbuhan ekonomi daerah.

“Masalah pengupahan, semua ingin yang terbaik dari sisi masing-masing. Namun kita harus melihat dari sisi daerah dan negara yang juga perlu dipertimbangkan,” kata Bobby.

Selain soal upah, Bobby juga menekankan pentingnya akses rumah layak huni bagi buruh. Ia mendukung penuh program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi yang dijalankan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI. Untuk Sumut, tersedia kuota KPR subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebanyak 15.000 unit.

Bobby menyebut sudah berkomunikasi dengan Real Estate Indonesia (REI) untuk pembangunan rumah subsidi. “Kemampuan REI membangun 27.000 unit sudah ready. Kalau buruh mau ambil 10.000 unit, saya senang sekali,” ujarnya.

Pemprov Sumut juga berencana memberikan insentif berupa biaya awal, seperti biaya notaris, propisi, dan BPHTB melalui Bank Sumut atau BRI. Lokasi perumahan direncanakan dekat kawasan industri agar mudah dijangkau para pekerja.

Dalam kesempatan itu, Bobby menyinggung masalah PHK yang dialami pekerja. Ia mendorong serikat buruh berkolaborasi dengan Dinas Tenaga Kerja Sumut untuk mendata jumlah pekerja terdampak.

Sebagai solusi, Bobby mengusulkan pekerja yang terkena PHK dapat bergabung dalam Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Program ini mendukung target Sumut membangun 1.792 SPPG demi menunjang program nasional makan bergizi gratis.

Ketua DPD Serikat Pekerja Nasional Sumatera Utara, Anggiat Pasaribu, menegaskan bahwa membangun Sumut butuh komunikasi intensif antara buruh dan pemerintah.

“Kami mendukung sepenuhnya program Gubernur Sumut untuk kemajuan provinsi ini, juga mendukung program Presiden untuk Indonesia lebih maju,” ujarnya.

Pertemuan ini menjadi langkah awal kolaborasi antara pemerintah dan serikat pekerja dalam memperjuangkan kesejahteraan buruh sekaligus mendorong pembangunan Sumut.