BSKDN Kemendagri Percepat Program Makan Bergizi Gratis di Jawa Tengah

SEPUTARAN.COM, Jakarta – Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri mendorong percepatan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Provinsi Jawa Tengah. Langkah ini bertujuan mendukung keberhasilan program prioritas nasional Makan Bergizi Gratis (MBG).

Sekretaris BSKDN, Noudy R.P. Tendean, menyampaikan hal ini saat kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pembangunan SPPG di Gradhika Bakti Praja Semarang, Selasa. “Saya kira pertemuan kita saat ini adalah bagaimana kita semakin meneguhkan komitmen semua pihak untuk melakukan percepatan implementasi program-program prioritas Presiden, khususnya MBG,” ujar Noudy dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Dia menambahkan, pemberian gizi yang cukup dan sehat menjadi fondasi penting untuk melahirkan generasi cerdas, sehat, dan siap bersaing secara global. Anak-anak yang saat ini duduk di bangku sekolah dasar hingga menengah merupakan calon pemimpin bangsa pada usia 100 tahun Indonesia pada 2045.

Noudy juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah atas komitmen tinggi dalam program MBG, terutama terkait penyediaan lahan untuk pembangunan SPPG. Pemprov Jateng telah mengusulkan 134 titik pembangunan SPPG, melebihi target minimal tiga titik per kabupaten/kota. Beberapa daerah bahkan menyiapkan lebih dari empat lokasi.

“Ini menunjukkan komitmen kuat Jawa Tengah. Namun, perlu dilakukan verifikasi lapangan agar lokasi yang diusulkan sesuai kriteria umum maupun teknisnya,” jelas Noudy.

Untuk memastikan kesiapan lahan, Kemendagri menurunkan dua tim besar. Tim pertama dari BSKDN mencakup 18 daerah, sedangkan tim kedua dari Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan mencakup 17 daerah.

Monev difokuskan pada kesiapan lahan, status sertifikat, akses jalan, tata ruang, ketersediaan air bersih dan listrik, serta kelayakan lingkungan sesuai standar pembangunan SPPG.

Pemerintah pusat telah menyiapkan anggaran pembangunan melalui Kementerian PUPR, dengan dukungan operasional dari BGN. Noudy menekankan pentingnya percepatan penyediaan lahan agar pembangunan segera dimulai. “Kalau semuanya berjalan lancar, pada bulan September pembangunan akan dimulai, dan pada Desember diperkirakan sudah bisa operasional,” ujarnya.

Noudy mengajak seluruh pemangku kepentingan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota untuk bersinergi dalam percepatan pembangunan SPPG. Kerja sama ini dinilai krusial agar program MBG dapat berjalan efektif dan memberi manfaat maksimal bagi generasi muda.

“Bapak/Ibu, mari kita semua sama-sama bersinergi untuk melakukan percepatan pembangunan SPPG,” tutup Noudy.