Ekosistem Satu Data Terwujud, Kebijakan Publik Kini Lebih Tepat Sasaran

SEPUTARAN.COM, Jakarta – Indonesia memasuki babak baru dalam pengelolaan data kependudukan lewat program Satu Data untuk Semua. Inisiatif ini digagas Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal Dukcapil sebagai langkah strategis menuju tata kelola pemerintahan digital yang lebih efisien.

Program tersebut menjadi bagian penting dari pelaksanaan Asta Cita pemerintahan Prabowo–Gibran, terutama dalam mendukung pengentasan kemiskinan, penurunan angka stunting, hingga pengendalian inflasi. Dengan data yang akurat dan terintegrasi, arah pembangunan nasional akan lebih jelas dan terukur.

Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri, Teguh Setyabudi, menekankan bahwa regulasi adalah fondasi pengelolaan data. “Regulasi menjadi kunci agar semua pihak memiliki pedoman yang sama dalam memanfaatkan data kependudukan,” ujarnya.

Menurut Teguh, tanpa regulasi yang kuat, data berpotensi tumpang tindih dan sulit diandalkan. Karena itu, Dukcapil sedang mengembangkan sistem terpusat berbasis teknologi mutakhir dengan penguatan infrastruktur server serta pembangunan pusat data nasional.

Di tengah maraknya kasus kebocoran data, pemerintah menempatkan keamanan informasi sebagai prioritas. Semua lembaga pengguna data diwajibkan mengikuti standar keamanan ISO 27001 untuk memastikan perlindungan maksimal.

Selain itu, akses data diatur dengan mekanisme perjanjian kerja sama. Lembaga pemerintah dan organisasi sosial tetap memperoleh akses gratis, sementara pihak swasta berorientasi profit dikenakan tarif resmi sebagai PNBP.

Dukcapil mengingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati dalam menjaga dokumen kependudukan. Nomor Induk Kependudukan (NIK) tidak boleh dibagikan sembarangan kepada pihak yang tidak terpercaya. Kesadaran bersama mengenai perlindungan data pribadi menjadi benteng utama menghadapi risiko kebocoran.

Di sisi lain, Dukcapil memastikan semua layanan kependudukan tetap diberikan secara gratis, inklusif, dan berkeadilan. Prinsip cepat, akurat, dan transparan terus dijaga untuk membangun kepercayaan publik.

Teknologi secanggih apa pun tidak akan berjalan optimal tanpa SDM yang mumpuni. Karena itu, Dukcapil gencar meningkatkan kapasitas tenaga IT dan petugas lapangan melalui pelatihan berkelanjutan serta sertifikasi kompetensi.

Dengan dukungan SDM profesional, integrasi data bisa dilakukan lebih efisien dan berstandar tinggi. Hasilnya, pelayanan publik menjadi lebih cepat, tepat, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Momentum Summit Data Kependudukan Semester I 2025 menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor. Teguh menekankan bahwa keberhasilan Satu Data hanya mungkin tercapai dengan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan swasta.

Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, Ateng Hartono, juga menegaskan bahwa NIK merupakan fondasi integrasi data nasional. Standarisasi data menjadi keharusan agar pemadanan bisa berjalan efektif dan dapat diandalkan.

Dengan satu basis data nasional, pemerintah lebih mudah memetakan masalah, menyalurkan bantuan tepat sasaran, dan merancang kebijakan berbasis bukti. Inilah langkah nyata menuju visi Indonesia Emas 2045.

Program Satu Data untuk Semua bukan hanya agenda teknis, tetapi strategi besar untuk memperkuat tata kelola negara. Integrasi data kependudukan memberi peluang besar bagi percepatan pembangunan, peningkatan layanan publik, dan perlindungan data pribadi masyarakat.

Jika dijalankan konsisten, Indonesia akan memiliki fondasi kuat untuk menghadapi tantangan era digital sekaligus membawa manfaat nyata bagi seluruh rakyat.