Jusuf Kalla Tegaskan Disparitas Jadi Tantangan Terbesar Jakarta

SEPUTARAN.COM, Jakarta – Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI), Jusuf Kalla, menyoroti tantangan besar Jakarta sebagai kota metropolitan. “Di Jakarta ini, orang terkaya di Indonesia ada di Jakarta. Dan mungkin juga orang miskin terbanyak,” ungkap JK saat pelantikan Dewan Kehormatan dan Pengurus PMI DKI Jakarta periode 2025-2030 di Balai Agung, Balai Kota Jakarta, Rabu.

Menurut JK, disparitas ekonomi yang tinggi membuat variasi sosial di Jakarta sangat tajam. Hal ini memerlukan perhatian serius agar dampak buruk kesenjangan dapat diminimalkan. Ia menegaskan bahwa PMI memiliki peran strategis dalam membantu warga yang kesulitan, mulai dari korban bencana, mereka yang membutuhkan donor darah, hingga kelompok miskin perkotaan. “PMI harus berjuang. Bukan hanya dalam batas-batas itu, harus bekerja untuk keselamatan dan kebaikan untuk kita,” kata JK.

JK menekankan bahwa organisasi kemanusiaan harus bergerak cepat dan tepat. PMI tidak hanya memberi bantuan darurat, tetapi juga mendukung masyarakat agar memiliki kehidupan lebih layak. Kegiatan donor darah dan penanganan korban bencana menjadi bentuk nyata keterlibatan PMI di lapangan. Selain itu, program-program sosial yang menjangkau warga miskin juga menjadi prioritas agar kesenjangan tidak semakin melebar.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, turut menggarisbawahi bahwa tantangan utama Ibu Kota bukan lagi pembangunan infrastruktur, melainkan kesenjangan sosial. Ia menyoroti bahwa hampir semua indikator pembangunan Jakarta menunjukkan tren positif, kecuali gini ratio atau disparitas. “Persoalan di Jakarta, hampir semua indikatornya baik, kecuali satu, yaitu disparitas. Gini rasionya naik, dari 0,34, naik sedikit,” jelas Pramono.

Pramono menegaskan bahwa pihaknya secara bertahap memberikan bantuan bagi warga tidak mampu melalui program KJP, KJMU, hingga pemutihan ijazah. “Saya sudah minta kepada jajaran, jangan ada pengurangan untuk KJP, KJMU, pemutihan ijazah. Itu semua untuk warga yang memang tidak mampu,” ujar Gubernur.

Menurut Pramono, pembangunan fisik Jakarta akan berjalan dengan sendirinya. Namun, yang lebih mendesak adalah mengatasi kesenjangan sosial di lapisan masyarakat bawah. Ia menekankan bahwa masalah utama tidak terletak di jalan-jalan protokol seperti Sudirman, Thamrin, atau Gatot Subroto, tetapi di gang-gang dan area tempat warga kurang beruntung tinggal.

Dengan dukungan penuh dari PMI dan program pemerintah, diharapkan disparitas di Jakarta dapat diminimalkan. Keterlibatan aktif masyarakat dan organisasi kemanusiaan menjadi kunci agar pembangunan kota tidak meninggalkan sebagian warganya.