Kanwil Kemenkumham Sumut-Kepri Pacu SPIP 2026, Incar Level C Maturitas
- calendar_month Sab, 30 Agu 2025
Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Hotmonaria Damanik (kiri) memberikan pemaparan. ANTARA/HO-KemenHAM Sumatera Utara.
SEPUTARAN.COM, Medan – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara (Kanwil Kemenkumham Sumut) terus memperkuat sistem pengendalian internal melalui program Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Pada Jumat lalu, jajaran Kanwil Kemenkumham Sumut menggelar rapat penguatan SPIP bersama para operator SPIP dari wilayah Kepulauan Riau.
Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Hotmonaria Damanik, memimpin jalannya rapat yang berlangsung secara intensif. Dalam paparannya, ia menjelaskan perbedaan mendasar antara SPIP dan manajemen risiko, sambil menekankan pentingnya pencapaian target maturitas SPIP Tahun Anggaran 2026.
Pada kesempatan itu, Hotmonaria menegaskan bahwa pencapaian minimal level C dalam penilaian maturitas SPIP menjadi target realistis yang harus dikejar bersama. “Kami ingin setiap jajaran mampu menjadikan SPIP sebagai bagian tak terpisahkan dari tata kelola yang baik,” ujarnya.
Target ini mencerminkan komitmen Kanwil Kemenkumham untuk meningkatkan kualitas administrasi pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Penilaian maturitas SPIP sendiri menjadi indikator penting dalam mengukur efektivitas pengendalian intern di lingkungan pemerintah.
Diskusi dalam rapat juga menyoroti pentingnya sumber daya manusia yang kompeten sebagai prasyarat transformasi Kanwil Kemenkumham Kepulauan Riau menjadi wilayah kerja yang mandiri. Para peserta rapat sepakat bahwa sinergi antarwilayah merupakan langkah strategis untuk mempercepat implementasi SPIP secara menyeluruh.
Kementerian Hukum Kepulauan Riau menyatakan dukungan penuhnya terhadap upaya ini. Mereka siap menyediakan data, dokumen, hingga layanan konsultasi teknis guna menunjang implementasi SPIP yang optimal.
Sebagai tindak lanjut, seluruh jajaran Kemenkumham Sumut-Kepri berkomitmen memperkuat koordinasi dan melaksanakan tugas sesuai standar tertinggi. Tujuannya jelas: mewujudkan sistem administrasi yang terintegrasi dan mendukung visi good governance di wilayah kepulauan yang strategis ini.
Langkah ini menandai keseriusan Kemenkumham dalam menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif, dan responsif terhadap tantangan birokrasi masa kini.
- Penulis: Tim Seputaran
