Kelangkaan BBM di SPBU Swasta hingga Perlambatan Konsumsi Kuartal III
- calendar_month Jum, 29 Agu 2025

Peresmian fase FEED LNG Abadi Blok Masela, Maluku di Jakarta, Kamis (28/8/2025). (HO-Kementerian ESDM)
SEPUTARAN.COM, Jakarta – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan memetakan penyebab kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta.
Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung, menyampaikan bahwa SPBU swasta sudah menerima tambahan kuota impor sebesar 10 persen. “Kami mengasumsikan kuota tersebut mencukupi permintaan masyarakat,” kata Yuliot saat ditemui usai Peresmian Fase Feed Proyek LNG Abadi di Jakarta, Kamis (28/8).
Langkah pemetaan ini diharapkan bisa membantu pemerintah dan pelaku usaha memahami kendala distribusi BBM, sehingga stok tetap stabil di lapangan.
Badan Pangan Nasional (Bapanas) memperkirakan produksi beras nasional hingga September 2025 berpotensi surplus hingga 5 juta ton. Surplus ini terjadi karena produksi nasional jauh melampaui kebutuhan konsumsi masyarakat.
Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilitas Pangan Bapanas, I Gusti Ketut Astawa, menjelaskan, data Proyeksi Neraca Pangan yang telah disinergikan dengan Kerangka Sampel Area Badan Pusat Statistik (KSA BPS) menunjukkan produksi beras diproyeksikan mencapai 28,22 juta ton. “Produksi yang tinggi ini diharapkan bisa mendukung stabilitas harga dan pasokan pangan,” ujar Ketut di Jakarta, Rabu (27/8).
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menekankan pentingnya insentif resmi bagi industri yang fokus memproduksi di dalam negeri. Hal ini dianggap strategis untuk meningkatkan daya saing nasional di tengah gempuran produk impor.
Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini, menyatakan, “Pemerintah perlu memberikan insentif resmi kepada industri-industri yang berproduksi di dalam negeri, mulai dari hulu hingga hilir.” Pernyataan ini disampaikan saat Kunjungan Kerja Spesifik ke CV Sinar Baja Electric di Surabaya, Jawa Timur, Kamis (28/8).
Direktur Kebijakan dan Program Prasasti Center for Policy Studies, Piter Abdullah, menilai Patriot Bond bisa menjadi instrumen bagi konglomerat Indonesia menempatkan dana secara aman sekaligus berkontribusi langsung pada pembangunan nasional.
“Instrumen ini memberi jalan bagi konglomerat untuk menempatkan dana mereka secara aman sekaligus berkontribusi langsung pada pembangunan. Dengan cara ini, ketergantungan pada pinjaman asing bisa dikurangi, sementara kapasitas pembiayaan domestik meningkat,” ujar Piter di Jakarta, Kamis (28/8).
Tim Ekonom Bank Mandiri memprediksi kinerja konsumsi rumah tangga akan mengalami perlambatan pada kuartal III 2025.
Head of Macroeconomics and Financial Market Research Bank Mandiri, Dian Ayu Yustina, menjelaskan, “Kalau kami lihat, kuartal III ini mungkin ada perlambatan dari segi pertumbuhan konsumsi rumah tangga.” Prediksi ini menjadi catatan penting bagi pelaku ekonomi dalam merancang strategi bisnis dan kebijakan fiskal di sisa tahun ini.
- Penulis: Tim Seputaran
- Sumber: Antaranews.com