Kemarin IHSG Optimis, Anggaran Kementerian Naik, dan Sri Mulyani Bebaskan PPN Kuda TNI

SEPUTARAN.COM, Jakarta – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia diproyeksikan bergerak menguat pada perdagangan Rabu (3/9). Analis Phintraco Sekuritas, Ratna Lim, menilai sentimen domestik akan menjadi pendorong utama.

Menurutnya, kondisi sosial-politik dalam negeri yang mulai kondusif setelah pekan lalu sempat bergejolak memberi harapan baru bagi investor. “Perkembangan sosial dan politik yang stabil bisa kembali meningkatkan kepercayaan pasar,” ujarnya dalam kajian di Jakarta.

Dengan kondisi tersebut, investor diyakini akan lebih percaya diri dalam mengambil keputusan transaksi saham.

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung menyampaikan rencana anggaran kementeriannya pada tahun 2026 mencapai Rp21,67 triliun. Jumlah itu tercatat dalam hasil Rapat Kerja Komisi XII DPR RI di Jakarta.

“Total anggaran Kementerian ESDM tahun anggaran 2026 adalah sebesar Rp21,67 triliun,” jelas Yuliot.

Anggaran tersebut akan digunakan untuk mendukung berbagai program strategis di sektor energi, termasuk peningkatan ketahanan energi nasional.

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp1,46 triliun untuk Kementerian Perindustrian tahun 2026.

Agus menjelaskan bahwa tambahan ini akan dialokasikan untuk 222 program strategis. Program tersebut dinilai mampu memperkuat daya saing industri nasional dan memberikan dampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah melalui Kementerian ESDM juga menyoroti persoalan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di beberapa SPBU swasta. Yuliot Tanjung mengatakan, pihaknya akan segera membahas masalah ini bersama Pertamina, Shell, dan BP.

“Sudah ada arahan kepada Dirjen Migas untuk segera mengumpulkan. Ini segera dirapatkan antara Pertamina sama badan usaha yang memerlukan impor,” ucap Yuliot.

Langkah ini diharapkan mampu menemukan solusi cepat sehingga pasokan BBM tetap terjaga bagi masyarakat.

Kebijakan unik juga hadir dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Ia resmi membebaskan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penyerahan kuda kavaleri dan perlengkapan pendukungnya kepada Kementerian Pertahanan (Kemenhan) serta Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 61 Tahun 2025. Aturan ini berlaku sepanjang tahun anggaran 2025 sebagai bagian dari dukungan pemerintah terhadap kebutuhan pertahanan negara.

Rangkaian kebijakan ekonomi yang diumumkan Rabu (3/9) menunjukkan dinamika yang beragam. Mulai dari optimisme pasar modal, penguatan anggaran kementerian, hingga insentif perpajakan di sektor pertahanan. Semua langkah ini menggambarkan arah kebijakan pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan pembangunan nasional.