Kementerian PKP Kucurkan Rp30 Miliar untuk Renovasi 1.992 Rumah Warga di Sumut

SEPUTARAN.COM, Medan – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengalokasikan dana sebesar Rp30 miliar untuk merenovasi 1.992 rumah tidak layak huni di Sumatera Utara. Program ini menjadi langkah nyata pemerintah pusat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Kementerian PKP, Azis Andriansyah, menegaskan bahwa program ini fokus pada masyarakat yang masih tinggal di rumah belum layak. “Renovasi bagi masyarakat di Sumut yang rumahnya belum layak huni,” ujar Azis usai sosialisasi Peraturan Menteri PKP Nomor 9/2025 dan Nomor 10/2025 di Kantor Gubernur Sumut.

Program bedah rumah ini mencakup 14 kabupaten/kota di Sumut, antara lain Medan, Tebing Tinggi, Padangsidimpuan, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Asahan, Simalungun, Langkat, Toba, Samosir, Humbang Hasundutan, Tapanuli Utara, Pakpak Bharat, dan Tapanuli Selatan.

Azis menjelaskan, seluruh titik lokasi kini sedang dalam tahap verifikasi lapangan. “Saat ini sedang proses verifikasi ya, titik-titiknya sudah ada. Sudah cukup banyak, tapi belum semuanya menutupi kebutuhan di Sumatera Utara,” jelasnya.

Selain pemerintah pusat, Pemprov Sumut juga akan merenovasi sekitar 400 rumah tidak layak huni. Menurut Azis, langkah ini menunjukkan adanya sinergi antara pusat dan daerah. Namun, ia mengingatkan bahwa waktu yang tersisa di tahun anggaran cukup terbatas.

“Kalau pemerintah pusat karena tersisa waktunya, ini kan kementerian baru. Jadi tinggal tiga bulan efektif. Kita enggak berani besar-besar, takut enggak jadi tahun anggaran kan,” ujarnya.

Setelah verifikasi rampung, pelaksanaan renovasi rumah akan dijalankan langsung oleh Kementerian PKP. Azis optimistis proses berjalan lancar sehingga target selesai sebelum akhir tahun. “Kita berdoa verifikasi ini berjalan dengan lancar, pembangunan berjalan lancar, sehingga sebelum tutup tahun semuanya sudah kelar,” ucapnya.

Ia juga menambahkan, Presiden berjanji menambah jumlah rumah yang direnovasi jika tahap awal berjalan baik.

Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II, Wahyu Adi Satriawan, memaparkan bahwa setiap rumah mendapatkan bantuan renovasi sekitar Rp20 juta. “Kita hitung untuk renovasi atau bedah rumah itu per unit Rp20 juta. Jadi intinya semua program kita berdasar aturan hukum,” katanya.

Wahyu menekankan bahwa program ini adalah wujud nyata kehadiran pemerintah. Proses verifikasi dilakukan ketat agar bantuan tepat sasaran. “Jadi proses verifikasi ini supaya penyampaian bantuan benar-benar tepat sasarannya. Sampai nanti rumah yang tidak layak dikasih bantuan,” papar Wahyu.

Program bedah rumah yang dijalankan Kementerian PKP di Sumatera Utara bukan sekadar pembangunan fisik, tetapi juga investasi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dengan kolaborasi antara pusat dan daerah, ribuan keluarga di Sumut akan merasakan perubahan nyata di tempat tinggal mereka.