Kerugian Pascademo Jakarta Tembus Rp55 Miliar, Pemprov Percepat Perbaikan Infrastruktur

SEPUTARAN.COM, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan total kerugian infrastruktur akibat demonstrasi di sejumlah titik di ibu kota mencapai Rp55 miliar. Angka tersebut mencakup kerusakan pada dua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yakni PT Transjakarta dan PT MRT Jakarta, serta sejumlah kamera pengawas (CCTV) yang tersebar di berbagai lokasi.

Dari total itu, kerusakan infrastruktur MRT Jakarta mencapai Rp3,3 miliar, sementara kerugian Transjakarta jauh lebih besar, yakni sekitar Rp41,6 miliar. Selain itu, kerusakan CCTV dan infrastruktur lain ditaksir Rp5,5 miliar. “Total kerusakan Rp55 miliar,” tegas Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (1/9).

Kerusakan terbesar terjadi pada halte Transjakarta. Tercatat 22 halte mengalami kerusakan, baik yang berada di jalur Bus Rapid Transit (BRT) maupun non-BRT. Dari jumlah itu, enam halte dibakar dan dijarah, sementara 16 halte lainnya dirusak hingga menjadi sasaran vandalisme.

Tidak hanya itu, satu pintu tol juga rusak akibat aksi anarkis. Kondisi ini membuat mobilitas warga terganggu, terutama pengguna transportasi umum di Jakarta.

Pramono memastikan Pemprov DKI sudah bergerak cepat untuk memperbaiki infrastruktur yang rusak. Pembersihan halte dimulai sejak Sabtu (30/8) dan proses perbaikan ditargetkan selesai pada 8 atau 9 September 2025.

“Seluruh halte yang dirusak tersebut mulai dari hari Sabtu sudah dilakukan pembersihan, dan segera akan kami lakukan perbaikan,” jelasnya. Ia menegaskan Pemprov berupaya mempercepat perbaikan agar layanan transportasi publik bisa kembali normal secepat mungkin.

Untuk menutup biaya perbaikan, Pemprov DKI menggunakan dana kontinjensi atau cadangan yang telah disiapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurut Pramono, langkah ini dilakukan setelah mendapat izin pendampingan dari Kejaksaan Tinggi.

“Untuk penggunaan anggaran, kami sudah meminta izin kepada Kepala Kejaksaan Tinggi untuk dilakukan pendampingan. Untuk itu, yang digunakan adalah dana kontinjensi,” kata Pramono.

Selain memperbaiki kerusakan, Pemprov DKI juga mengalokasikan dana Rp18 miliar untuk memberikan program tarif gratis Transjakarta dan MRT selama satu pekan, mulai 31 Agustus hingga 7 September 2025. Kebijakan ini menjadi bentuk kompensasi sekaligus upaya menjaga mobilitas warga tetap lancar pascakerusuhan.

Estimasi kerugian dan langkah pemulihan tersebut merupakan hasil rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) DKI Jakarta di Balai Kota. Rapat dipimpin langsung oleh Gubernur Pramono Anung dengan kehadiran Ketua DPRD DKI Khoirudin, Kapolda Metro Jaya Irjen Polisi Asep Edi Suheri, dan Pangdam Jaya Mayjen TNI Deddy Suryadi.

“Semua Forkopimda hadir lengkap dan kami membahas beberapa hal, dan ada beberapa hal yang menjadi keputusan, kemudian kami tindak lanjuti di lapangan,” tambah Pramono.

Kerusakan infrastruktur Jakarta akibat demonstrasi menjadi pukulan besar bagi layanan publik. Namun, langkah cepat Pemprov DKI dalam memperbaiki halte Transjakarta dan MRT, serta kebijakan tarif gratis, menunjukkan komitmen untuk memulihkan kondisi ibu kota secepat mungkin.