Mendagri Tito Karnavian Tekankan Pemda Harus Jawab Kritik Masyarakat dengan Dialog dan Empati

SEPUTARAN.COM, Jakarta – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan pentingnya pemerintah daerah merespons kritik masyarakat melalui dialog terbuka dan komunikasi yang menenangkan. Ia mengingatkan bahwa stabilitas sosial tidak bisa dibangun dengan pendekatan keras, melainkan dengan merangkul masyarakat.

“Pendekatan tersebut, diharapkan tidak hanya meredam potensi konflik, tetapi juga menjadi fondasi untuk membangun kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat,” kata Tito dalam Rapat Koordinasi Nasional bersama seluruh kepala daerah secara daring, Senin (8/9).

Dalam rapat itu, Tito meminta kepala daerah mengedepankan cara-cara kolaboratif. Arahan yang ia tekankan mencakup beberapa langkah penting. Pertama, kepala daerah perlu mendekati tokoh masyarakat secara langsung agar komunikasi tetap terbuka. Kedua, menggelar doa lintas agama untuk memperkuat persatuan. Ketiga, menggunakan bahasa santun yang menenangkan publik.

Instruksi ini disambut positif oleh banyak kepala daerah. Mereka segera melaksanakan berbagai inisiatif berbasis dialog dan kedekatan sosial.

Wali Kota Sawahlunto, Riyanda Putra, bersama Forkopimda dan tokoh masyarakat, menggelar pertemuan terbuka di Balai Kota untuk mendengar aspirasi warganya. Sementara itu, Wali Kota Medan, Rico Waas, mengadakan doa bersama Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) guna memperkuat kerukunan.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menekankan pentingnya peran RT dan RW dalam menjaga keamanan lingkungan. Ia menegaskan, keterlibatan warga adalah kunci ketahanan sosial setelah terjadinya kericuhan.

Selain itu, beberapa kepala daerah juga langsung meluncurkan program prorakyat. Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menginstruksikan BUMD menggelar Gerakan Pangan Murah demi menjaga stabilitas harga. Sedangkan Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menjalin kerja sama dengan Bulog untuk mendistribusikan beras melalui kantor desa, sekaligus mendorong reaktivasi program Raskin.

Menurut Tito, ruang dialog dan pendekatan humanis akan mencegah eskalasi sosial sekaligus memperkuat pondasi jangka panjang untuk ketahanan masyarakat. Ia menekankan bahwa komunikasi yang baik adalah modal utama dalam membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Direktur Indonesia Political Review, Iwan Setiawan, menilai arahan Tito sangat tepat. “Instruksi Mendagri itu menyentuh langsung fitrah seorang pemimpin. Makanya, responsnya cepat dan konkret di berbagai daerah. Negara kita saat ini memang butuh kolaborasi kuat antara pemimpin dan rakyatnya dalam menghadapi ketidakpastian global,” ujarnya.

Namun, Iwan mengingatkan bahwa keterbukaan pemimpin tidak boleh berhenti pada seremoni. Ia menekankan, “Respons yang terbuka harus bermuara pada kebijakan yang berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat.”

Arahan Mendagri Tito Karnavian menunjukkan pentingnya dialog, komunikasi santun, dan kolaborasi dalam menjaga stabilitas sosial. Respons cepat para kepala daerah memperlihatkan bahwa pendekatan humanis mampu memperkuat kepercayaan publik. Dengan keberlanjutan kebijakan yang nyata, pemerintah daerah dapat mewujudkan harmoni sekaligus kesejahteraan masyarakat.