Pengamat Tegas: Reshuffle Kabinet Prabowo Harus Jadi Jalan Perbaikan Tata Kelola Nasional

SEPUTARAN.COM, Jakarta – Pengamat hukum dan pembangunan Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Hardjuno Wiwoho, menegaskan bahwa reshuffle kabinet yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto tidak boleh dipandang sebatas perubahan jabatan. Menurutnya, langkah tersebut harus menjadi evaluasi menyeluruh atas tata kelola politik, hukum, dan ekonomi nasional.

Hardjuno mengingatkan bahwa setiap perombakan kabinet selalu mengandung dimensi politik. Namun, ia menegaskan kepentingan politik tidak boleh mengalahkan kepentingan rakyat. “Kursi menteri bukan hadiah bagi kelompok tertentu, tapi amanah untuk mengelola negara,” ujarnya.

Dalam keterangannya, Hardjuno menekankan reshuffle harus benar-benar memberi arah baru pembangunan nasional. Menurutnya, pemerintahan ke depan membutuhkan kabinet yang tidak hanya kuat secara politik, tetapi juga memiliki visi hukum yang adil dan ekonomi inklusif.

Ia menilai Indonesia sedang menghadapi tantangan besar, mulai dari ketegangan geopolitik global hingga ketimpangan domestik. Oleh karena itu, perubahan kabinet harus memberi sinyal bahwa negara siap menjawab tantangan dengan kepemimpinan yang tegas, adil, dan berpihak kepada rakyat.

Hardjuno juga menyoroti pencopotan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan. Baginya, jabatan Menko Polkam bukan sekadar posisi politik, melainkan garda depan untuk memastikan stabilitas nasional.

Ia menekankan perlunya koordinasi antarlembaga yang lebih solid, transparan, dan akuntabel. “Yang lebih penting adalah membangun sistem yang transparan, sehingga praktik-praktik yang melemahkan demokrasi dan merugikan rakyat bisa dihentikan,” kata Hardjuno.

Selain itu, Hardjuno menyoroti kebijakan ekonomi, khususnya terkait pergantian Menteri Keuangan. Ia mengkritik strategi defisit yang selama ini membuat utang negara semakin menumpuk. Menurutnya, pemerintah cenderung menutup belanja dengan utang sehingga perputaran uang lebih banyak terkunci dalam instrumen keuangan seperti SBI dan SUN.

“Rakyat hanya jadi penonton, sementara uang berputar di lingkaran finansial,” tegas Hardjuno.

Ia berharap dengan masuknya Menteri Keuangan baru, Purbaya Yudhi Sadewa, arah kebijakan keuangan negara lebih berani menekan penerbitan utang. Hardjuno menilai bank harus didorong menyalurkan kredit ke sektor riil agar UMKM bisa tumbuh, lapangan kerja tercipta, dan ekonomi rakyat bergerak.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto resmi merombak lima kementerian strategis dalam Kabinet Merah Putih. Perubahan itu meliputi Kemenko Politik dan Keamanan, Kementerian Keuangan, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Kementerian Koperasi, serta Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo, menyampaikan bahwa keputusan reshuffle diambil setelah mempertimbangkan masukan dan evaluasi menyeluruh. “Atas berbagai pertimbangan, masukan, dan evaluasi, Presiden memutuskan untuk melakukan perubahan susunan Kabinet Merah Putih,” ungkapnya.