Politik Kemarin, DPR Hapus Tunjangan dan Tanggapi Tuntutan 17+8 dengan Enam Keputusan

SEPUTARAN.COM, Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengumumkan gaji dan tunjangan anggota DPR yang kini mencapai Rp65,5 juta per bulan. Angka ini berlaku setelah tunjangan perumahan dihapus pada 31 Agustus 2025.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa seluruh fraksi partai politik menyepakati kebijakan ini. Tujuannya adalah meningkatkan transparansi publik dan memberikan informasi jelas mengenai komponen tunjangan yang diterima anggota DPR.

“Yang akan diterima oleh Anggota DPR berupa komponen-komponen tunjangan, serta hal-hal lain, ini kami akan lampirkan,” kata Dasco saat konferensi pers di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat.

Kebijakan ini menjadi sorotan karena menunjukkan langkah DPR untuk menyesuaikan struktur gaji anggota parlemen dengan standar transparansi yang lebih tinggi.

Presiden RI Prabowo Subianto memanfaatkan momentum peringatan Maulid Nabi 1447 Hijriah untuk mengajak umat Islam meneladani akhlak mulia Nabi Muhammad SAW.

“Peringatan Maulid Nabi bukan sekadar mengenang kelahiran Rasulullah, namun juga menjadi momentum untuk meneladani akhlak mulia beliau,” ucap Presiden Prabowo melalui akun resmi Instagram @presidenrepublikindonesia, Jumat.

Presiden Prabowo juga menyampaikan ucapan selamat memperingati Maulid Nabi kepada seluruh umat Islam di Indonesia. Pesan ini menekankan pentingnya teladan Nabi dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam etika sosial dan kepemimpinan.

Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah, menyoroti kelompok massa yang berbuat anarkis saat demonstrasi beberapa hari lalu. Menurutnya, kelompok ini cukup terlatih dan terorganisasi, sehingga tindakan pembakaran dan perusakan fasilitas terlihat rapi.

“Memang kalau kita amati untuk polanya terlihat terorganisasi dan terlatih ya,” ujar Freddy dalam jumpa pers di Mabes TNI, Jakarta Timur, Jumat.

Pernyataan ini menegaskan bahwa aksi anarkis bukan hanya spontan, tetapi ada pola koordinasi yang jelas. Hal ini menjadi perhatian pemerintah agar aksi demonstrasi tetap aman dan tidak merugikan masyarakat.

Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, meninjau Wisma MPR RI di Kota Bandung yang sempat terbakar akibat aksi unjuk rasa. Dia menekankan bahwa demonstrasi seharusnya menjadi ruang penyampaian aspirasi, bukan aksi anarki yang merusak cagar budaya.

“Cukup kejadian ini menjadi yang terakhir. Pada akhirnya yang dirugikan masyarakat juga dan tidak ada sama sekali yang diuntungkan,” tegas Eddy.

Permintaan ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk menjaga keamanan fasilitas publik dan mengedukasi masyarakat agar menyampaikan aspirasi dengan cara yang aman dan tertib.

DPR RI merespons Tuntutan 17+8 yang disampaikan berbagai pihak dengan mengeluarkan enam poin keputusan. Keputusan ini disepakati oleh seluruh fraksi partai politik di DPR.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan bahwa keputusan ini merupakan bentuk transparansi dan evaluasi total DPR terhadap aspirasi masyarakat.

“Kami sampaikan hasil keputusan rapat konsultasi Pimpinan DPR dengan pimpinan fraksi-fraksi DPR RI yang dilaksanakan kemarin pada hari Kamis tanggal 4 September 2025,” kata Dasco.

Keputusan ini menunjukkan komitmen DPR untuk mendengarkan tuntutan publik dan memastikan bahwa kebijakan legislatif selalu responsif terhadap masyarakat.