Skotlandia Stop Dana Publik untuk Perusahaan Senjata Israel, John Swinney Tegas Ambil Sikap

SEPUTARAN.COM, London – Pemerintah Skotlandia resmi menghentikan pemberian dana publik bagi perusahaan yang memasok senjata untuk Israel. Kebijakan ini diumumkan langsung oleh Menteri Pertama Skotlandia, John Swinney, saat berpidato di hadapan anggota parlemen Skotlandia (MSPs) di Holyrood pada Rabu.

“Kami akan menghentikan pemberian penghargaan baru berupa dana publik kepada perusahaan senjata yang produknya atau jasanya diberikan kepada negara-negara di mana terdapat bukti yang masuk akal bahwa negara tersebut melakukan genosida,” ujar Swinney. “Itu akan mencakup Israel.”

Kebijakan tersebut berlaku untuk semua hibah baru maupun investasi yang dikelola pemerintah Skotlandia, badan usaha, dan Bank Investasi Nasional Skotlandia. Dengan aturan baru ini, perusahaan pertahanan harus membuktikan bahwa produknya tidak terlibat secara militer dengan Israel jika ingin mendapatkan dukungan pemerintah.

Selain kebijakan dana publik, Swinney juga mendesak pemerintah Inggris meninjau langkah-langkah hukum internasional terkait dugaan genosida di Gaza. Ia menekankan agar Inggris menarik diri dari Perjanjian Perdagangan Bebas Inggris–Israel yang sejak Mei lalu sudah ditangguhkan pembahasannya oleh London.

Menurut Swinney, tanpa langkah tegas, pemerintah Skotlandia berisiko tidak beroperasi sesuai hukum internasional. Pernyataan ini sejalan dengan meningkatnya tekanan dari berbagai partai politik di Skotlandia, termasuk Partai Hijau, yang mendorong boikot terhadap perusahaan yang diduga terlibat genosida dan pemukiman ilegal di wilayah Palestina.

Di luar kebijakan terkait perusahaan senjata, Swinney mengumumkan alokasi dana kemanusiaan bagi Palestina. Pemerintah Skotlandia akan menyalurkan hibah sebesar 400.000 poundsterling (sekitar Rp8,8 miliar) kepada Kids Operating Room. Dana ini ditujukan untuk membangun Gaza HOPES Field Readiness Hub di Skotlandia yang nantinya mendukung pendirian rumah sakit darurat di Gaza.

Selain itu, 600.000 poundsterling (sekitar Rp13,3 miliar) juga akan diberikan kepada Humanitarian Fund for the Occupied Palestinian Territories yang dikelola Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA). Dengan tambahan dana internasional, total pendanaan diharapkan mencapai 15 juta dolar AS (sekitar Rp246,3 miliar).

Pernyataan Swinney muncul menjelang debat parlemen mengenai usulan Partai Hijau Skotlandia untuk memperluas boikot terhadap Israel. Sementara itu, pemimpin Partai Buruh Skotlandia, Anas Sarwar, menyoroti penderitaan warga Gaza.

“Kita perlu menghentikan pertumpahan darah sekarang juga,” tegas Sarwar. Ia bahkan menyebut Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, sebagai “penjahat perang” yang harus dimintai pertanggungjawaban di Mahkamah Pidana Internasional atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Sarwar juga menyambut baik komitmen pemerintah Inggris untuk mengakui negara Palestina. Baginya, langkah tersebut menjadi sinyal penting di tengah situasi yang disebutnya “sangat tidak tertahankan.”