Swedia dan Belanda Desak UE Stop Perdagangan dengan Israel
- calendar_month Jum, 29 Agu 2025
Ilustrasi Uni Eropa. Anadolu/py
SEPUTARN.COM, London – Swedia dan Belanda mendesak Uni Eropa (UE) untuk menangguhkan perdagangan dengan Israel. Desakan itu muncul pada Kamis (28/8) menyusul situasi kemanusiaan di Gaza yang disebut “sangat mengganggu dan tidak dapat ditoleransi”, serta rencana pembangunan permukiman baru Israel di Tepi Barat.
Langkah tegas tersebut disampaikan melalui surat bersama kepada Kepala Kebijakan Luar Negeri UE, Kaja Kallas. Surat itu diperoleh media Irlandia RTE News dan menyebut Israel telah gagal memenuhi perjanjian Juli 2024 dengan UE mengenai peningkatan bantuan kemanusiaan ke Gaza.
Pada Juli lalu, Kallas dan Menteri Luar Negeri Israel Gideon Sa’ar menyepakati kesepakatan yang sempat mencegah sanksi terhadap Tel Aviv. Perjanjian itu mencakup kelanjutan kerja sama dagang dalam Perjanjian Asosiasi UE–Israel. Namun, Swedia dan Belanda menilai Israel tidak menepati komitmen tersebut.
“Dalam kondisi saat ini, kami mendukung penangguhan bab perdagangan Perjanjian Asosiasi UE–Israel dan meminta Komisi Eropa segera mengajukan proposal,” tulis kedua menteri luar negeri dalam surat itu.
Selain menekan penangguhan perdagangan, Swedia dan Belanda juga mendorong sanksi terhadap menteri-menteri Israel yang dianggap ekstremis. Mereka menilai sejumlah pejabat Israel secara aktif mempromosikan pembangunan pemukiman ilegal dan menentang solusi dua negara.
Kedua menlu turut meminta Kallas memberikan analisis tertulis tentang kepatuhan UE terhadap pendapat hukum Mahkamah Internasional 2024 terkait pendudukan Israel atas Palestina.
Surat itu juga menyinggung peran Hamas. Menurut mereka, Hamas “memikul tanggung jawab yang besar atas situasi bencana di Gaza” dan harus melucuti senjata, melepaskan sandera, serta menyerahkan kekuasaan.
Selain itu, kedua menlu menilai rencana pembangunan E1 di Tepi Barat yang baru-baru ini disetujui Dewan Perencanaan Tinggi Israel sebagai pelanggaran nyata hukum internasional. Proyek tersebut dianggap mengancam keterhubungan wilayah Palestina di masa depan.
“Rencana ini tidak dapat diterima dan hanya akan memperburuk konflik,” tegas mereka dalam surat kepada Kallas.
- Penulis: Tim Seputaran
- Sumber: Antaranews.com
