Wamenlu: Presiden Prabowo Ambil Langkah Tegas Pulihkan Stabilitas Nasional
- calendar_month Rab, 3 Sep 2025
Dari kiri ke kanan, Wakil Menteri Luar Negeri Anis Matta, Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha C. Nasir, Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas Oegroseno saat rapat kerja bersama Komisi I DPR RI di Kompleks Senayan, Jakarta, Selasa (2/9/2025). ANTARA/Kuntum Riswan/aa.
SEPUTARAN.COM, Jakarta – Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Indonesia, Arrmanatha C. Nasir, menegaskan bahwa pemerintah Republik Indonesia menangani situasi pascademo dengan penuh keseriusan. Ia menilai langkah yang diambil Presiden Prabowo Subianto telah menunjukkan komitmen kuat untuk memulihkan stabilitas nasional.
“Yang perlu kita tegaskan sekarang bahwa pemerintah sangat serius. Kita sudah lihat apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden, langkah-langkah apa yang sudah diambil oleh Bapak Presiden,” kata Arrmanatha usai rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Senayan, Jakarta, Selasa (2/9).
Arrmanatha juga menanggapi pernyataan pemerintah China yang menilai Presiden Prabowo mampu mengendalikan situasi dalam negeri. Menurutnya, kepercayaan itu bukan hanya datang dari Beijing, tetapi juga dari berbagai negara lain.
“Banyak pemerintah luar negeri melihat dan percaya bahwa Indonesia bisa mengatasi tantangan yang dihadapi saat ini. Itu sangat terlihat,” sambungnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo dijadwalkan menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi Shanghai Cooperation Organization (KTT SCO) pada 31 Agustus–1 September 2025 dan parade militer peringatan 80 tahun kemenangan Perang Rakyat China pada 3 September.
Namun, Menteri Sekretaris Negara sekaligus Juru Bicara Presiden RI, Prasetyo Hadi, menjelaskan bahwa Presiden memilih menunda keberangkatan. Keputusan itu diambil agar ia bisa memantau langsung dinamika dalam negeri, terutama situasi di beberapa daerah yang sempat memanas.
Presiden Prabowo memimpin Sidang Kabinet Paripurna pada Minggu (31/8) di Istana Kepresidenan Jakarta. Dalam sidang tersebut, diputuskan sejumlah langkah tegas, seperti pencabutan keanggotaan DPR bagi anggota yang terlibat kontroversi. Selain itu, pemerintah juga memberlakukan moratorium kunjungan kerja luar negeri mulai 1 September 2025.
Kebijakan itu bertujuan mengembalikan kepercayaan publik sekaligus meredam keresahan masyarakat. Presiden menekankan agar kementerian dan lembaga membuka akses seluas-luasnya bagi aspirasi masyarakat secara damai. Namun, ia juga menegaskan aparat akan bertindak tegas jika terjadi aksi anarkis.
Dalam kesempatan yang sama, Presiden menyoroti kasus Affan yang melibatkan dugaan pelanggaran aparat. Ia meminta agar pemeriksaan dilakukan dengan cepat, terbuka, dan bisa diakses publik. Sikap ini menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga keadilan dan transparansi di tengah situasi yang penuh tekanan.
- Penulis: Tim Seputaran
